11 Point Aturan Taksi Online, Apa Saja?

Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016, telah berjalan sejak bulan Oktober dan berdasarkan hasil ujicoba, maka sebentar lagi akan diterapkan secara umum. Berdasarkan penuturan, aturan-aturan tersebut telah diuji coba dan direvisi sehingga bisa mengakomodir baik kepentingan taksi konvensional, taksi online, maupun penumpang. Peraturan tersebut berisi 11 point yang harus ditaati oleh angkutan online jika ingin terus beroperasi di Indonesia. Berikut adalah 11 point yang tersebut :

  1. Jenis Angkutan
  2. Kapasitas Silinder Mesin Kendaraan
  3. Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus
  4. Kuota Jumlah Angkutan Sewa Khusus
  5. STNK Berbadan Hukum namun tetap menjadi milik perseorangan
  6. Pengujian Berkala (KIR)
  7. Pool
  8. Bengkel
  9. Pajak
  10. Akses Dashboard
  11. Sanksi

Mengenai aturan-aturan tersebut, terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama mengenai pembatasan tarif atas dan tarif bawah angkutan online. Beberapa kalangan menilai pembatasan tersebut merupakan hal yang baik karena akan menjamin persaingan bisnis yang sehat dan menjaga konsumen dari peningkatan harga yang terlalu tajam. Sementara dari kalangan yang kontra menilai, jika pemberlakuan tarif tersebut dijalankan, maka pembeda antara taksi konvensional dan taksi online sudah tidak ada lagi selain dari sisi service. Menanggapi hal tersebut, Kementrian Perhubungan Darat menjawab bahwa pemberlakuan tarif diberlakukan dan tidak membatasi adanya pemotongan untuk waktu-waktu tertentu. Lebih lanjut, Kementrian Perhubungan mengatakan batas atas dan batas bawah dari taksi online akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

Selain dari kalangan masyarakat, kontra juga datang dari sisi perusahaan angkutan online sendiri. Salah satunya adalah Grab. Grab, melalui Managing Director Grab Indonesia, Ridzky Kramadibrata menilai, bahwa pemberlakukan aturan tersebut akan membawa seluruh industri transportasi kembali ke cara lama. Secara langsung, Ridzky menilai, terdapat 3 point utama yang dianggap tidak sejalan dengan perubahan yang diinginkan. Ketiga perubahan tersebut antara lain mengenai pemberlakuan tarif, pembatasan jumlah armada, dan keharusan STNK berbadan hukum.

 

Dari sisi pemberlakuan tarif, Grab yakin bahwa pemberlakuan tarif yang flexibel menjawab kebutuhan pasar untuk sarana transportasi yang diinginkan. Selanjutnya, pembatasan armada dikhawatirkan akan menjadi praktik monopoli di beberapa daerah tertentu, dan akan memangkas hak masyarakat dalam menikmati layanan angkutan online. Selain itu, pembatasan juga akan mempengaruhi kesejahteraan pengemudi yang telah bergabung dalam armada taksi online. Untuk aturan STNK atas nama badan hukum juga dinilai Grab akan memberatkan pengemudi karena harus memindahkan aset pribadi menjadi milik koperasi.

 

Peraturan Menteri no 32 tahun 2016 bisa dibaca di sini

Leave a comment

Your email address will not be published.


*