Peran Private-Public Partnership Untuk Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan pembangunan nasional membutuhkan perencanaan jangka panjang demi mencapai kesejahteraan masyarakat di segala bidang termasuk ekonomi dan sosial yang berimbang, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun Indonesia agar menjadi lebih baik dan stabil terutama karena bentuk negara yang kepulauan dan luas wilayah yang cukup besar sehingga dibutuhkan perencanaan yang memiliki terobosan agar pembangunan bisa merata. Salah satu pembangunan yang krusial bagi Indonesia adalah pembangunan infrastruktur baik infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, hard infrastructure, atau soft infrastructure.

Untuk menjalankan pembangunan tentu dibutuhkan pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Faktanya, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari Bappenas tahun 2010-2014, pemerintah hanya sanggup membiayai sekitar 30% dari total biaya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Program PPP atau Public-Private Partnership merupakan salah satu cara untuk menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan tersebut.

Apa itu PPP?

Public-Private Partnership (PPP) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Kemitraan Pemerintah Swasta adalah sebuah program perjanjian jangka panjang antara publik dalam hal ini adalah pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dengan mitra swasta. Beberapa contoh kerjasama PPP yang merupakan cara untuk pembiayaan pembangunan diwujudkan dengan pembangunan proyek jalan tol, proyek pengadaan dan penyaluran air minum, pembangkit listrik, dan juga pembangunan sarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.

Masa kontrak PPP antara pemerintah dengan swasta umumnya selama di atas 20 tahun di mana selama masa kontrak kedua belah pihak baik pemerintah maupun swasta sama-sama memberikan keahlian dan juga asetnya untuk bekerjasama dalam menyediakan pelayanan yang terintegrasi bagi masyarakat. Pihak pemerintah menentukan spesifikasi dan juga desain dari infrastruktur yang akan dibangun kemudian menyerahkannya kepada kontraktor swasta untuk melakukan konstruksi.

Resiko PPP untuk pembiayaan pembangunan

Pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pola PPP ini memang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk melancarkan program pembangunan pemerintah, namun bukan berarti tanpa resiko. Ada beberapa resiko yang bisa terjadi apabila terjalin kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta, antara lain adalah:

  1. Biaya desain dan juga konstruksi yang tidak kecil
  2. Besarnya permintaan kontraktor yang kadang melenceng dari rencana
  3. Terbentur dengan peraturan perundangan berlaku
  4. Adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban antara pemerintah dengan swasta.

Source : http://www.ptsmi.co.id/id/berita/pembiayaan-pembangunan-infrastruktur/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*