Resiko Dalam Kerjasama Pemerintah Dan Swasta

Kerjasama pemerintah dan swasta adalah kontrak perjanjian jangka panjang yang memiliki tujuan untuk sama-sama membiayai, membangun, mengelola, dan juga merawat sarana pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur demi peningkatan ekonomi dan sosial seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Kerjasama ini adalah suatu bentuk investasi dalam negeri yang membagi kewenangan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam hal kepemilikan dan juga pengelolaan aset, termasuk menghimpun dana yang dikumpulkan dari pembayaran penggunaan infrastruktur. Sama seperti bentuk investasi lainnya, kerjasama pemerintah dan swasta ini punya punya resiko di mana ada kemungkinan kedua belah pihak mengalami kerugian. Apa saja resiko yang bisa terjadi pada partnership antara pemerintah dan swasta ini?

Resiko di pemerintahan

Resiko kerjasama pemerintah dan swasta yang pertama adalah apabila terjadinya perubahan pemerintahan nasional seperti yang terjadi pada masa Order Baru tahun 1998 di mana banyak proyek harus terhambat dan berhenti karena tidak transparannya kontrak kerjasama antara pemerintah yang berkuasa saat itu dengan pihak swasta. Resiko dalam aspek pemerintah juga bisa terjadi apabila pemerintah mencanangkan proyek jangka panjang yang ternyata bertubrukan dengan kepentingan kerjasama pemerintah-swasta yang sedang berjalan.

Resiko perundangan yang berlaku

Kerjasama pemerintah dan swasta memiliki banyak landasan hukum yang mengatur dan juga melindungi untuk mendorong kerjasama pemerintah dengan swasta dalam membangun infrastruktur publik. Masalahnya adalah seringkali perundangan yang berlaku di Indonesia harus diganti dan diperbarui yang bisa berakibat menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan pihak lain atas berbagai dasar. Perubahan peraturan dan juga perundangan tentu akan mempengaruhi sistematika kerjasama antara pemerintah dengan swasta meski sudah ditetapkan dengan kontrak perjanjian.

Kecermatan dalam penyusunan kontrak

Resiko kerjasama pemerintah dan swasta selanjutnya adalah adanya faktor kecermatan dalam penyusunan kontrak perjanjian antara pemerintah dan juga swasta. Di mana seharusnya isi kontrak sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak dan fair. Maka dari itu dalam penyusunan kontrak perjanjian harus ada transparansi dari kedua belah pihak dan memahami apa yang jadi hak dan kewajiban agar tidak ada kesalahan dalam pembagian benefit dan profit yang bisa merusak kerjasama pemerintah dan swasta.

http://www.ptsmi.co.id/id/berita-publikasi/penelitian/smi-insight/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*